Bakor DOB Patani Gebe Kepulauan Gelar FGD, Dihadiri Sejumlah Pakar dan Tokoh Pemekaran Wilayah Malut

Berita, Nasional439 Dilihat

TERNATE, teK—Badan Koordinasi Daerah Otonom Baru (Bakor DOB) Patani Gebe Kepulauan, menggelar Focus Group Discussion (FGD), direncanakan berlangsung, Kamis (16/01/2025) di Jakarta.

FGD ini mengusung tema “Pembentukan Daerah Otonom Baru, Persiapan Calon Kabupaten Patani Gebe Kepulauan Dalam Perspektif Kepentingan Strategis Nasional”. Kegiatan dipusatkan di Hotel Ibis, Jalan Kramat Raya Nomor 102, Senen, Jakarta Pusat.

Adapun narasumber yang dihadirkan, diantaranya,  Tenaga Ahli Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia, Dr, Barlianto Nababan, Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Hasbi Yusuf, Pakar Pemerintahan dan Otonomi Daerah juga selaku Ketua Kajian Naskah Akademik DOB Patani Gebe Kepulauan, Prof Dr, Sadu Wasistiono MS.

Kemudian, Mantan Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Menko Marves yang juga selaku bupati terpilih Halmahera Tengah, Dr. Ir. Ikram Malan Sangaji,  Guru Besar Universitas Padjajaran, Dr. Sulthon Rohmadin S,S,TP,,SI, dan Prof. Dr. Zarkasih Zainudin Guru, serta Tenaga Ahli Keuangan Kementerian Keuangan RI, Dr. Yonathan dan Dr. Yayat Purnomo.

Ketua Panitia Pelaksana FGD, juga selaku Wakil Ketua DOB PGK, Taher Abd Karim, mengatakan, FGD ini bertujuan mendengar masukan dan pandangan para ahli dan perwakilan kementerian terkait. Serta perwakilan pemerintah daerah dan DPRD Halmahera Tengah, serta stake holder lainya.

“Agar dapat memboboti muatan dokumen rancangan kajian naskah akademik DOB Patani Gebe Kepulauan yang telah selesai disusun, dan selanjutnya dapat disempurnakan menjadi dokumen final. Terutama  berkaitan dengan kepentingan strategis nasional, sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah,” jelas Taher Abd Karim.

Dikatakan, kutipan diktum pasal dimaksud menyebutkan, “pembentukan daerah atau penyesuaian daerah dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional yakni pulau terluar Indonesia, dan kawasan perbatasan negara. Disamping pendekatan aspek kapasitas daerah dan partisipasi publik.(red/nw)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *